Selama ini penerapan angka kredit berbasis pada jam atau pelaksanaan kegiatan jaksa. Dengan adanya program Reformasi Birokrasi Kejaksaan, kinerja menjadi tolok ukur yang utama,. Sehingga penyusunan angka kredit perlu disesuaikan menjadi berbasis kinerja yang lebih sederhana namun tetap sarat dengan kualitas kinerja, demikian pengarahan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat membuka Rapat Penjelasan Penyederhanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa Berbasis Kinerja di Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Selasa (16/06).