---

Selasa, 12 Mei 2026 – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (Kejari OKI) dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten OKI resmi memperpanjang sinergi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Prosesi penandatanganan ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKI, Bapak I Gede Widhartama, S.H., M.H., bersama Kepala Disbudpar OKI, Bapak Ahmadin Ilyas, SE, M.Si, bertempat di Aula Kantor Kejari OKI.

Perpanjangan kerja sama ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh program pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian kebudayaan di wilayah Ogan Komering Ilir memiliki landasan hukum yang kokoh. Melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), sinergi ini akan difokuskan pada tiga pilar utama:
- Mitigasi Risiko Hukum: Memberikan pendampingan serta pertimbangan hukum dalam penyusunan kontrak kerja sama pihak ketiga dan perumusan kebijakan strategis agar terhindar dari celah sengketa di masa depan.
- Penyelamatan dan Perlindungan Aset: Melakukan optimalisasi pengamanan terhadap aset-aset negara yang dikelola di bawah sektor kebudayaan dan pariwisata guna mencegah penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang.
- Pewujudan Clean Government: Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Disbudpar OKI melalui konsultasi hukum yang berkelanjutan.

Kepala Kejaksaan Negeri OKI menegaskan bahwa kehadiran JPN diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi jajaran Disbudpar dalam berinovasi mengembangkan potensi daerah. Dengan adanya pendampingan hukum yang tepat, percepatan pembangunan destinasi wisata di Bumi Bende Seguguk diharapkan dapat melaju pesat tanpa hambatan legalitas, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

#KejaksaanRI #JaksaAgung #TrapsilaAdhyakdaBerakhlak #KejatiSumsel #KejariOKI