---

Selasa, 18 November 2025 – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (Kejari OKI) kembali menguatkan komitmennya dalam menjaga aset negara dan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan melalui kerjasama strategis. Kejari OKI secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penandatanganan PKS ini menjadi payung hukum formal untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara kedua institusi, khususnya dalam penanganan berbagai masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan dengan aset-aset pertanahan pemerintah dan sengketa publik.

Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Sumantri, S.H., M.H., menekankan bahwa kerjasama ini adalah langkah progresif untuk mengatasi isu-isu pertanahan yang kompleks di OKI.

"Dengan adanya PKS ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari OKI dan ATR/BPN OKI dapat bergerak lebih cepat dan terpadu dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam mengamankan aset negara dan menanggulangi potensi masalah hukum pertanahan," jelas Bapak Sumantri.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Indriya Setyawati, S.H., M.H., menambahkan bahwa PKS ini akan menjadi alat yang efektif untuk pencegahan hukum (preventif) dan penertiban administrasi pertanahan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi aset pemerintah daerah dan memberikan solusi hukum yang cepat bagi masyarakat.

Penandatanganan PKS ini mempertegas citra Kejari OKI sebagai institusi yang adaptif, kolaboratif, dan selalu berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang berlandaskan pada kepastian dan penegakan hukum yang profesional.

#KejaksaanRI #JaksaAgung #TrapsilaAdhyakdaBerakhlak #KejatiSumsel #KejariOKI